Lompat ke isi
RajaValasmuseum konsep uang

Pameran 7 · Kebijakan rupiah

Redenominasi Rupiah: Rencana Menghapus Tiga Nol dan Posisi RUU-nya per 2026

Kurator: Redaksi RajaValas · diperiksa ulang

Label pameran 7

Rancangan yang belum selesai

2013–2027

Wacana menghapus tiga nol sudah lebih dari satu dekade keluar-masuk agenda. Pameran ini mencatat posisinya per September 2026.

Setiap beberapa tahun, kabar tentang "Rp1.000 menjadi Rp1" kembali ramai. Sebagian orang menyambutnya karena angka di struk belanja akan lebih ringkas, sebagian lain cemas karena teringat sanering 1959. Pameran ini merangkum apa yang sudah terjadi dengan rencana redenominasi rupiah, apa yang belum, dan bagaimana hitungannya bila kelak dijalankan.

Podium kosong di ruang konferensi pers yang terang, ilustrasi pengumuman kebijakan redenominasi
Ilustrasi koleksi Redenominasi memerlukan undang-undang dan masa sosialisasi panjang, bukan sekadar pengumuman.

Status singkat per September 2026

Belum menjadi undang-undang. Rancangan undang-undang redenominasi yang diusulkan pemerintah berdasarkan rekomendasi Bank Indonesia sudah masuk Program Legislasi Nasional jangka menengah 2025–2029. Rencana strategis Kementerian Keuangan untuk periode yang sama menargetkan RUU tersebut rampung pada 2027. Sampai pemeriksaan kami pada akhir September 2026, sumber yang kami periksa belum mencatat pengesahannya.

Riwayat rencana redenominasi

Sumber ringkasan: artikel Wikipedia tentang rupiah Indonesia yang merangkum pernyataan pemerintah, Bank Indonesia, dan pemberitaan. Kami tidak menuliskan nomor peraturan yang tidak dapat kami periksa langsung.

Apa yang ingin dicapai?

Bank Indonesia menyampaikan bahwa redenominasi akan menyederhanakan transaksi, memperkuat kredibilitas rupiah, dan mendukung sistem pembayaran. BI juga menegaskan bahwa pelaksanaannya bergantung pada stabilitas politik, ekonomi, dan sosial, serta kesiapan hukum, logistik, dan teknis. Tidak semua pihak sepakat soal manfaatnya. Ekonom Syafruddin Karimi, misalnya, mempertanyakan apakah perubahan angka nominal akan membawa manfaat ekonomi yang lebih luas, dan mengingatkan bahwa peredaran uang lama dan baru secara bersamaan bisa menimbulkan kebingungan dan penipuan.

Hitungannya bila tiga nol dihapus

Rincian teknis seperti nama satuan baru, pecahan sen, dan lama masa peralihan belum ditetapkan dalam undang-undang. Namun aritmetika dasarnya sederhana: semua angka dibagi 1.000.

Ilustrasi aritmetika pembagian 1.000
HalAngka sekarangSetelah dibagi 1.000
Segelas teh di warungRp5.0005
Ongkos parkir motorRp2.5002,5
Gaji bulanan contohRp6.750.0006.750
Kurs tengah 1 dolar AS ()Rp17.914sekitar 17,9

Contoh di tabel memperlihatkan dua hal. Pertama, perbandingan antarangka tetap sama: gaji contoh masih setara 1.350 gelas teh sebelum maupun sesudah pembagian. Kedua, pecahan desimal akan muncul, seperti 2,5 untuk parkir. Di sinilah titik rawan pembulatan. Bila pedagang membulatkan 2,5 menjadi 3, konsumen membayar lebih; karena itu pencantuman harga lama dan harga baru secara berdampingan selama masa peralihan sering disebut sebagai pengaman yang masuk akal.

Bedanya dengan 1959 dan 1965

Indonesia punya dua pengalaman yang sering dicampuradukkan. Pada sanering 1959, nilai pecahan Rp500 dan Rp1.000 dipotong sepersepuluh tanpa menyesuaikan harga barang. Pada 13 Desember 1965, rupiah diredenominasi dengan rasio 1 rupiah baru untuk 1.000 rupiah lama, di tengah hiperinflasi. Rencana yang kini dibahas sejenis dengan 1965 dari sisi aritmetika, tetapi dirancang dalam kondisi inflasi yang jauh lebih rendah dan dengan masa persiapan panjang.

Negara lain yang baru menghapus nol

Contoh Venezuela menjadi pengingat penting: menghapus nol tidak menyembuhkan inflasi. Redenominasi hanya berguna bila harga sudah stabil; bila tidak, nol-nol baru akan tumbuh kembali.

Yang perlu Anda lakukan sekarang

  1. Tidak perlu menukar tabungan. Redenominasi yang dirancang dengan benar tidak memotong daya beli; saldo akan dikonversi otomatis dengan rasio yang sama.
  2. Waspadai tawaran "tukar sebelum redenominasi". Pihak yang menjanjikan keuntungan dari perubahan nominal patut dicurigai.
  3. Pantau pengumuman resmi. Kepastian datang dari undang-undang yang disahkan dan pengumuman Bank Indonesia, bukan dari pesan berantai.

Lanjut ke ruang berikutnya